Pengantar admin (admin miratsul-anbiya), Pemberitaan
yang cukup mengejutkan di media massa, bahwa komunitas Salafy
disebut-sebut mendukung salah satu pasangan capres-cawapres pada PILPRES
2014 !! Ternyata, setelah ditelisik lebih jauh, yang dibilang sebagai
“Komunitas Salafy” itu, sebenarnya orang-orang yang telah nyempal dari
Manhaj Salafy yang lurus. Mereka sebenarnya adalah orang yang telah
terjatuh dalam fitnah Halabiyyah, atau yang lainnya.
Apa
“dasar hukum” mereka dalam mendukung salah satu capres dan menghimbau
kaum muslimin untuk mencoblos? Fatwa ‘Ulama Kibar mereka
salahgunakan untuk membenarkan ambisi mereka. Maka untuk mendudukan
permasalahan ini secara ilmiah, berikut pembahasan ringkas tentangnya.
Semoga bermanfaat.
♦ ♦ ♦
al-Ustadz Muhammad Ihsan hafizhahullah
Sebagian pendukung pemilu, baik dari
kalangan partai politik maupun bukan, melegitimasi keikutsertaan mereka
dalam pesta demokrasi berdalihkan fatwa sebagian ulama Ahlus
Sunnah, seperti asy-Syaikh al-Albani, asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan
Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahumullah.
Mengapa mereka tidak mengambil dan
menyebarkan fatwa ulama mereka sendiri tentang disyariatkannya pemilu,
namun justru menyebarkan fatwa para ulama Ahlus Sunnah?
Asy-Syaikh Muhammad al-Imam hafizahullah
menjawabnya. Menurut beliau, ulama pemerintah dan partai di negeri
muslimin memiliki sifat fanatik terhadap kelompok/partai. Karena
penyakit hizbiyah itu membinasakan, umat manusia pun tidak merasa puas
dengan fatwa mereka. Sebab, kaum muslimin paham bahwa ulama tersebut
adalah orang-orang yang senantiasa mengaburkan berbagai urusan agama.
Demikianlah, termasuk talbis
(pengaburan) mereka ialah menggunakan fatwa ulama Ahlus Sunnah demi
kepentingannya tatkala mereka terdesak. Namun, tatkala tidak
membutuhkannya, mereka akan berkata, “Para ulama Ahlus Sunnah adalah
orang-orang yang bodoh, tidak memahami fiqhul waqi’ (realitas masyarakat).” Selain itu, mereka juga melontarkan berbagai tuduhan lain terhadap ulama Ahlus Sunnah.
Semestinya, kalau mau bersandar terhadap
fatwa al-Albani, Ibnu Baz, dan Ibnu ‘Utsaimin; mereka harus mau
menerima fatwa para ulama tersebut dalam permasalahan haramnya hizbiyah
(fanatisme terhadap kelompok, golongan, atau partai), maulid Nabi,
menyembelih binatang sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta’ala,
taklid (membebek) kepada Yahudi dan Nasrani, serta hal lainnya. Namun,
la haula wa la quwwata illa billah. (Tanwir azh-Zhulumat, hlm. 248—249)
Adapun sebagian fatwa para ulama Ahlus
Sunnah yang berkaitan dengan pemilu yang mereka sebarkan adalah fatwa
asy-Syaikh al-Albani rahimahullah berikut.
Fatwa asy-Syaikh al-Albani rahimahullah
Pertanyaan:
Apa hukum syar’i tentang
pemilu untuk memilih anggota parlemen? Kita akan berusaha dari celah
ini untuk menegakkan daulah Islam (negara Islam) dan khilafah yang
terbimbing (dengan syariat)?
Jawaban:
Sesungguhnya hal yang paling
membahagiakan kaum muslimin di negeri mereka adalah ditinggikannya
bendera kalimat tauhid, Laa ilaha illallah, dan hukum yang berlaku di
negeri itu adalah hukum syariat yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan.
Termasuk sesuatu yang tidak ada
diragukan lagi adalah wajibnya seluruh kaum muslimin (sesuai dengan
kemampuan mereka) untuk terus berusaha menegakkan daulah Islam yang
berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam .
Suatu hal yang pasti (tidak bisa ditawar
lagi) menurut setiap muslim, hal itu tidak mungkin akan terealisasi
kecuali (dengan dua hal), yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Golongan yang paling berhak menegakkan kedua hal penting tersebut adalah para ulama.
Para ulama mengajarkan ilmu yang
bermanfaat kepada kaum muslimin yang ada di sekitar mereka. Tidak ada
jalan untuk melakukan hal ini kecuali dengan melakukan tashfiyah
(penyaringan) ilmu yang telah mereka warisi dari berbagai hal susupan
(padahal itu bukan dari Islam), seperti kesyirikan dan keberhalaan,
sampai mayoritas masyarakat memahami ucapan kalimat tauhid, Laa ilaha
illa Allah, dan memahami bahwa kalimat thayyibah ini berkonsekuensi
mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal peribadatan,
sehingga tidak memohon pertolongan kecuali kepada-Nya, tidak menyembelih
binatang kurban, dan tidak bernazar kecuali karena-Nya. Sampai kaum
muslimin tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali dengan syariat-Nya yang diturunkan melalui lisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam . Ini adalah konsekuensi syahadat mereka, “Muhammad adalah Rasulullah.”
Prinsip ini menuntun mereka untuk
membersihkan kitab-kitab fikih dari berbagai pendapat dan ijtihad yang
menyelisihi sunnah yang shahih, sehingga ibadah mereka akan diterima.
Hal itu juga menuntut untuk dibersihkannya sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari
hal yang dimasukkan (disusupkan) ke dalamnya dari waktu ke waktu,
seperti hadits dhaif dan palsu. Hal itu juga menuntut dibersihkannya suluk
dari penyimpangan yang ada di thariqah syafi’iyah dan ghuluw dalam
ibadah dan zuhud, serta hal lain yang bertentangan dengan ilmu yang
bermanfaat.
Mereka mendidik diri mereka, keluarga,
dan masyarakat muslimin di sekitarnya di atas ilmu yang bermanfaat ini.
Dengan demikian, ilmu mereka kelak menjadi ilmu yang bermanfaat dan
amalan adalah amalan yang saleh.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
“Barang siapa mengharap perjumpaan
dengan Rabbnya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah
ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.”
(al-Kahfi: 110)
Ketika kaum muslimin menegakkan tashfiyah (pembersihan) dan tarbiyah
yang syar’i ini, kelak tidak akan Anda dapati orang yang
mencampuradukkan wasilah/cara-cara syirik dengan wasilah yang syar’i.
Sebab, mereka meyakini bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang membawa syariat yang sempurna berikut tujuan dan jalannya.
Di antara tujuan diturunkannya syariat,
sebagai contoh, adalah melarang tasyabuh/menyerupai orang-orang kafir.
Padahal demokrasi membangun sarana dan peraturan yang sesuai dengan
sikap taklid/membebek terhadap orang kafir dan adat-istiadat mereka.
Di antara bukti taklid/membebek terhadap orang-orang kafir adalah cara memilih pemimpin negara dan anggota legislatif dengan pemungutan suara (pemilu).
Ini adalah tata cara yang selaras dengan kekafiran dan kebodohan
mereka. Mereka tidak membedakan antara iman dan kafir, antara saleh dan
tidak, laki-laki dan perempuan. Rabb kita berfirman,
“Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?” (al-Qalam: 35)
Dia l berfirman tentang ucapan istri Imran,
“Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” (Ali Imran: 32)
Demikian pula kaum muslimin (yang terus
memerhatikan dua perkara yang mulia tersebut, yakni ilmu yang bermanfaat
dan amal saleh) meyakini bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memulai
menegakkan negara Islam hanyalah dengan dakwah kepada tauhid,
memperingatkan umat dari berbagai peribadatan yang ditujukan kepada
thaghut (segala sesuatu selain Allah Ta’ala), dengan
mentarbiyah siapa saja yang sudah mau menerima dakwahnya di atas
hukum-hukum syar’i, sampai mereka bersatu layaknya satu jasad. Apabila
salah satu anggota tubuh merintih, rasa sakitnya akan dirasakan oleh
anggota tubuh yang lain dengan demam dan tidak bisa tidur pada malam
harinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. Tidak
ada di antara mereka yang terus-menerus melakukan dosa besar, riba,
zina, dan mencuri, kecuali sedikit sekali.
Barang siapa benar-benar ingin
menegakkan daulah Islam, janganlah ia menyatukan dan mengumpulkan umat
di atas perbedaan pemikiran dan pendidikan (tarbiyah) sebagaimana yang
terjadi pada partai Islam sekarang ini. Mereka harus menyatukan
pemikiran dan pemahaman mereka di atas prinsip Islam yang sahih, yaitu
kitab dan sunnah di atas manhaj salafus shalih.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
“Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah.” (ar-Rum: 4—5)
Barang siapa berpaling dari manhaj ini
ketika berupaya menegakkan daulah Islam lantas menempuh jalan orang
kafir, dia seperti orang yang menyalakan api pemanas di musim panas.
Cukuplah hal ini sebagai kesalahan kalau tidak aku katakan sebagai dosa. Sebab, hal itu menyelisihi petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak menjadikan beliau sebagai suri teladan.
Padahal Allah Ta’ala berfirman,
“Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah.” (al-Ahzab: 21)
Pertanyaan ke-2:
Apa hukum syar’i tentang membantu dan
memberikan suara terhadap orang-orang yang terkait dengan masalah
tersebut (calon anggota legislatif)?
Jawaban:
Saya tidak menasihati seorang muslim pun mencalonkan diri supaya terpilih menjadi salah satu wakil di parlemen yang tidak berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,
walau disebutkan oleh undang-undang dasar bahwa “agama negara adalah
Islam.”
Sungguh, hal ini dilakukan untuk melunturkan (idealisme) anggota
parlemen yang masih bagus hati nuraninya!! Sebab, mereka tidak akan
mampu mengubah sedikit pun perundang-undangan yang menyelisihi Islam.
Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa negara yang undang-undang
dasarnya seperti itu.
Dia justru akan binasa seiring
berjalannya waktu karena membenarkan sebagian hukum yang menyelisihi
Islam dengan anggapan bahwa sekarang ini belum waktunya untuk
mengubahnya. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara. Ada anggota
parlemen yang mengubah penampilan Islaminya menjadi penampilan barat.
Penampilan itu terus dilakukan, dan dia diikuti oleh seluruh anggota
parlemen lainnya!
Niatnya masuk parlemen untuk
memperbaiki (mewarnai) anggota yang lain, namun ia justru merusak diri
sendiri. Pada awalnya hujan rintik-rintik, kemudian deras sekali!
Oleh karena itu, kami tidak menyarankan seorang pun untuk mencalonkan diri.
Namun, saya tidak berpendapat kaum
muslimin dilarang apabila ada calon anggota parlemen yang memusuhi Islam
dan ada yang muslim, dari berbagai partai yang berbeda manhajnya. Kami
menasihatkan dalam kondisi yang seperti ini agar setiap muslim memilih
calon yang muslim saja dan yang paling dekat dengan manhaj ilmu yang
shahih sebagaimana telah kami jelaskan di atas.
Inilah pendapatku.
Meski demikian, aku tetap yakin bahwa pencalonan anggota parlemen dan pemilu tidak akan dapat merealisasikan tujuan yang diinginkan.
Namun, hal ini termasuk upaya mengurangi kerusakan atau menepis
kerusakan yang besar dengan melakukan kerusakan yang kecil, sebagaimana
pernyataan para ahli fikih.
Pokok Masalah Fatwa Asy-Syaikh Albani yang Mereka Salah Pahami
1. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan,
“Sesungguhnya, hal yang paling membahagiakan bagi kaum muslimin di
negeri mereka adalah ditinggikannya kalimat tauhid; dan hukum yang
berlaku di dalamnya adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.”
Akan tetapi, kenyataannya, setiap partai
saling meninggikan bendera partainya yang tidak ada simbol tauhid
sedikit pun, lebih-lebih di masa kampanye. Partai yang paling kaya
adalah partai yang paling banyak terpasang benderanya. Bendera-bendera
itu dipasang di pinggir jalan, persimpangan, dan tempat strategis
lainnya. Padahal, hukum yang mereka perjuangkan bukan Islam yang
berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman para sahabat.
2. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Termasuk
hal yang tidak diragukan adalah kaum muslimin semuanya (sesuai dengan
kemampuan masing-masing) wajib berusaha menegakkan negara Islam yang
berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah di atas metode
pemahaman salaf yang shalih.”
Asy-Syaikh Muhammad al-Imam berkata,
“Syubhat para politikus, ‘Kami mengikuti pemilu karena ingin menegakkan
daulah Islamiyah!’.”
Bagaimana bisa mereka menegakkan daulah Islamiyah dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala,
sedangkan hal yang pertama kali harus mereka sepakati (ketika
mencalonkan diri) adalah meninggalkan syariat Islam (dengan mengikuti
demokrasi)? Bukankah pemilu merupakan bagian dari sistem yang diimpor
dari orang-orang kafir?
Kalau saja mereka jujur akan menegakkan
daulah Islamiyah, menurut anggapan mereka, mengapa mereka tidak
memulainya dengan menolak pemilu?
Bagaimana bisa mereka rela bahwa
hukum/aturan yang mengatur mereka adalah aturan Barat, lalu mereka
menyatakan, “Kami akan menegakkan hukum Allah Ta’ala”?
Inti masalahnya adalah slogan-slogan kosong semata. (Tanwir azh-Zhulumat, hlm. 226)
3. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Suatu
hal yang pasti dan tidak bisa ditawar lagi, menurut setiap muslim yang
cermat, tegaknya negara Islam tidak mungkin akan terealisasi kecuali
dengan dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Golongan
pertama yang melakukan hal tersebut adalah para ulama.”
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) al-Huda dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.” (at-Taubah: 33)
Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan agama yang benar adalah amal saleh. Agama yang Allah Ta’ala utus Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dengannya mencakup penjelasan terhadap kebenaran yang akan memisahkannya dari kebatilan, dalam hal nama, sifat, perbuatan Allah Ta’ala,
hukum, dan berita. Agama tersebut mencakup pula perintah terhadap semua
urusan yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan badan, berupa keikhlasan
beramal karena Allah Ta’ala semata, mencintai dan beribadah
kepada-Nya. Agama tersebut mencakup pula perintah berakhlak mulia,
berperangai baik, beramal saleh, dan beradab. Selain itu, mencakup pula
larangan dari seluruh hal yang bertentangan dengan semua itu, seperti
akhlak dan amalan jelek, yang akan membahayakan hati dan badan, baik di
dunia maupun di akhirat.
Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam membawa petunjuk (ilmu yang bermanfaat) dan agama yang benar (amal shalih)
agar Dia meninggikannya (memenangkannya) di atas seluruh agama dengan
hujah dan burhan/penjelasan, dengan pedang dan tombak, walaupun orang
musyrik benci, dengki, dan membuat berbagai tipu daya. Sebab, makar yang
jelek tidak akan merugikan selain pelakunya. Allah Ta’ala telah berjanji dan pasti akan menyempurnakannya.
Demokrasi dan pemilu akan
senantiasa menjauhkan umat dari upaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan amal saleh; digantikan dengan berbagai kegiatan yang menyimpang dari
syariat, seperti pertemuan (anggota, pengurus, pimpinan, calon),
kampanye, dll. Belum lagi masuknya berbagai syubhat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.
Kebaikan mana yang akan mereka dapatkan? Ilmu tidak, amal pun bukan.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
“Barang siapa Allah kehendaki kebaikan
baginya, Dia akan memberinya pemahaman dalam agama.” (Muttafaqun alaih
dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan Radhiyallahu ‘anhu)
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
“Yang dapat dipahami dari hadits ini, barang siapa tidak mau
mempelajari kaidah-kaidah Islam dan berbagai hal yang menjadi cabangnya,
dia telah diharamkan dari kebaikan.” (Fathul Bari, 1/165)
Ditambah lagi tidak ada seorang alim
ulama pun yang membimbing dan mengarahkan mereka, selain tokoh-tokoh
mereka yang dilabeli “ulama”.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang salah satu sifat mulia para ulama,
“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya, hanyalah ulama.” (Fathir: 28)
Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa ulama itu ada tiga macam:
- Orang yang berilmu tentang (nama, sifat, dan perbuatan) Allah Subhanahu wa Ta’ala dan takut kepada-Nya, namun dia tidak berilmu tentang syariat-Nya,
- Orang yang berilmu tentang Allah Ta’ala dan syariat-Nya, serta takut kepada Allah Ta’ala. Itulah orang yang berilmu dengan sempurna.
- Orang yang berilmu tentang syariat-Nya, namun tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta’ala sehingga tidak takut kepada Allah Ta’ala. Itulah orang alim yang jahat. (Sunnan ad-Darimi, 1/114 no. 363)
Peran ulama di tengah umat sangat penting, sebagaimana ucapan al-Hasan al Bashri rahimahullah, “Kalau tidak ada para ulama, sungguh umat manusia akan seperti binatang ternak.” (Mukhtashar Nashihat Ahli Hadits, 162)
Sufyan ats-Tsauri rahimahullah
berkata, “Amalan yang jelek itu ibarat penyakit, sedangkan para ulama
adalah obatnya. Apabila para ulama rusak (dengan politik dan
semisalnya), siapa lagi yang bisa mengobati penyakit?” (al-Hilyah,
6/361)
4. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Di antara tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
adalah melarang tasyabuh terhadap orang kafir, sedangkan demokrasi
membangun cara dan aturan yang selaras dengan sikap taklid dan
adat-istiadat mereka. Di antaranya dalam hal memilih presiden, wakil
presiden, dan anggota legislatif dengan cara pemilu. Sungguh, ini adalah
cara yang selaras dengan kekafiran dan kebodohan mereka.”
Ucapan asy-Syaikh al-Albani di atas
memunculkan pertanyaan, “Apakah orang-orang yang berkecimpung dalam
demokrasi berikut pemilunya meyakini hal ini? Padahal ini adalah salah
satu prinsip Islam yang paling mendasar. Atau mereka justru menyatakan
bahwa demokrasi itu dari Islam dan pemungutan suara/pemilu itu bagian
dari Islam?” Na’udzubillah.
Benarlah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ
اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا
أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ
الدُّنْيَا
“Bersegeralah kalian melakukan amalan
sebagai upaya menyelamatkan diri kalian dari berbagai fitnah yang
seperti potongan-potongan malam yang gelap (karena dahsyatnya).
Seseorang pada pagi hari dalam keadaan mukmin dan waktu sore sudah
menjadi kafir. Atau, seseorang pada sore hari dalam keadaan mukmin
kemudian masuk waktu pagi menjadi kafir, karena menjual agamanya demi
keuntungan dunia.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah z)
5. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan, “Barang
siapa benar-benar ingin menegakkan negara Islam, janganlah ia
mengumpulkan dan menyatukan kaum muslimin di atas perbedaan pemikiran
dan tarbiyah (pendidikan) mereka sebagaimana realitas yang terjadi pada
partai Islam sekarang ini. Mereka harus mempersatukan pemikiran dan
pemahaman mereka di atas prinsip Islam yang sahih, yaitu di atas
kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sesuai dengan pemahaman salafus shalih.
Oleh
karena itu, kami tidak menasihatkan kepada seorang pun untuk mencalonkan
diri. Akan tetapi, aku tidak berpendapat rakyat muslim harus dilarang
apabila dalam daftar caleg ada orang yang memusuhi Islam dan ada pula
yang muslim, dari berbagai partai politik yang berbeda manhajnya.
Dalam
kondisi seperti ini, kami nasihati setiap muslim untuk memilih calon
yang muslim dan paling dekat dengan manhaj ilmu yang shahih (aqidah
as-shahih) sebagaimana yang telah dijelaskan.
Inilah
pendapat saya.
Meski demikian, saya berkeyakinan bahwa pencalonan
anggota legislatif dan pemilu ini tidak dapat mewujudkan tujuan yang
yang dimaksud di atas. Hal ini termasuk upaya meminimalkan kerusakan
(yang akan terjadi) atau termasuk menepis kerusakan yang besar dengan
kerusakan yang kecil, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli fikih.”
Asy-Syaikh Muhammad al-Imam menjelaskan,
“Berkaitan dengan fatwa para ulama, fatwa itu terkait dengan ketentuan
syar’i. Di antaranya ialah maslahat yang besar tersebut betul-betul akan
terwujud, atau kerusakan yang besar tersebut akan benar-benar tertepis
dengan melakukan kerusakan-kerusakan yang kecil, disertai sekian banyak
ketentuan lain yang terkait dengan kaidah ini. Akan tetapi, orang yang
bernafsu untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak memerhatikan ketentuan
ini.
Beliau menjelaskan bahwa syarat yang
harus dipenuhi untuk mengambil kaidah, “Menempuh kerusakan yang kecil
dalam rangka menepis kerusakan yang besar,” adalah sebagai berikut.
a. Kepentingan besar yang diharapkan betul-betul hakiki, bukan hanya angan-angan/kekhawatiran.
Jadi, kita tidak boleh melakukan
kerusakan yang hakiki demi mendapatkan kepentingan yang berupa
angan-angan. Kalau saja aturan demokrasi betul-betul membantu Islam dan
syariatnya, tentu negara Islam seperti Mesir, Syam, Aljazair, Pakistan,
Turki, atau negeri muslim yang lainnya sudah mendapatkan kemenangan
sejak 60 tahun yang lalu.
b.
Kepentingan yang diharapkan lebih besar daripada kerusakan yang
dilakukan, ditimbang oleh para ulama yang mendalam ilmunya tentang
syariat.
Kepentingan tersebut bukan berdasarkan penilaian orang yang tergila-gila dengan partai, gerakan, atau tokoh politiknya.
Barang siapa memahami
kerusakan/kebobrokan demokrasi yang sangat banyak; seperti
(1) hilangnya
syariat Islam (karena diganti dengan demokrasi),
(2) para rasul tidak
lagi dibutuhkan, karena perkara halal dan haram ditakar dengan pendapat
mayoritas, bukan dengan wahyu yang diberitakan oleh para rasul,
(3)
hilangnya al-wala’ dan al-bara’ (loyalitas dan permusuhan/kebencian)
karena agama,
(4) tersamarkannya prinsip akidah yang jelas dengan cara
diputarbalikkan,
(5) adanya pengambilan keputusan dengan suara
terbanyak,
(6) adanya ketentuan-ketentuan parlemen;
maka tidak pantas ia
berkata, “Sesungguhnya masuk ke dalam sistem seperti ini lebih ringan
kerusakannya.”
Justru pendapat yang benar adalah
sebaliknya.
Seandainya kita terima anggapan bahwa kadar kerusakan dan
kemaslahatannya sama, tetap akan berlaku kaidah ‘menepis kerusakan lebih
didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan’.
(Akan muncul pula
pertanyaan), apakah tidak ada jalan untuk mendapatkan kemaslahatan
selain dengan melakukan kerusakan tersebut?
Jika kita jawab bahwa tidak ada metode yang lain, berarti kita telah menghukumi metode Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak cocok untuk menegakkan hukum Allah Ta’ala di muka bumi ini pada masa yang lainnya.
Adapun orang yang mengikuti kebenaran
meyakini bahwa cara demokrasi dan kepartaian hanya akan melemahkan umat.
Karena itu, musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan
lainnya bersemangat memperjuangkan dan membela berhala ini (demokrasi).
(Tanwir azh-Zhulumat, hlm. 249—250)
(Majalah Asy Syariah edisi 100, hlm. 26—33)
0 komentar:
Posting Komentar
berkata baik, atau diam